Copyright @ Tuban Petrochemical Industries

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto menegaskan kepemilikan pemerintah di PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro) meningkat karena perusahaan tersebut gagal bayar multiyears bond (MYB)-nya senilai Rp2,83 triliun.

Tuban Petro memiliki saham mayoritas di PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang secara otomotis kemudian diambil negara lewat PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). adiyanto menjelaskan, pengalihan kepemilikan saham Tuban Petro di TPPI terjadi karena MYB gagal bayar.

MYB tersebut digaransi personal atas nama Honggo Wendratno atas sejumlah aset, termasuk 30% kepemilikan saham Tuban Petro atas nama PT Silakencana Tirtalestari. Sedangkan 70% saham Tuban Petro sejak awal sudah menjadi milik PPA. Dengan demikian, perusahaan tersebut menjadi sepenuhnya dimiliki PPA.

"Personal guarantee tidak bisa bayar, semua hak yang melekat pada MYB holder, yaitu pemerintah, beralih ke pemerintah. Secara efektif Tuban Petro beralih ke pemerintah sehingga kepemilikan Tuban Petro di anak perusahaan, TPPI, meningkat," jelas Hadiyanto ditemui di kantornya, Kamis (28/3). "Hak pemerintah di TPPI jadi 59,5%."

Jumlah saham yang disebutkan Hadiyanto adalah kepemilikan Tuban Petro di TPPI. Selain itu, TPPI juga dimiliki PT Pertamina 15%, Sojitz Corporation 4,25% dan Itochu Corporation 0,85%.

Selasa (26/3) merupakan batas akhir Tuban Petro melunasi MYB senilai Rp 2,83 triliun mengacu pada penerbitan notice of default PPA cq Kemenkeu pada 27 September 2012 lalu.

Adapun garansi yang dijaminkan Honggo, selain saham di Tuban Petro, ialah saham lain 80% di PT Polytama Propindo, 50% di PT Petro Oxo Nusantara, tagihan Tuban Petro pada PT Tirtamas Majutama (Zero Coupon Bond), dan 3rd Rank Fixed Asset TPPI.

Menurut Hadiyanto, beberapa aset akan dihitung dan dijual untuk melihat pengembalian piutang negara.

"Dalam rangka melakukan settlement tentu harus dinilai berapa totalitas kewajiban menurut MYB, dan berapa total aset yang dapat dieksekusi, dijual, sehingga menjadi bagian dari pembayaran MYB," katanya.

Berdasarkan data yang diperoleh 27 November 2012, TPPI memiliki utang pokok, bunga, dan denda yang cukup besar pada seluruh kreditur yang jumlahnya 362 sebesar Rp 17,88 triliun, (US$1,8 miliar) yang terdiri dari separatis Rp 9,75 triliun dan konkuren Rp 8,14 triliun. Sebagai pembanding, aset TPPI nonkas per 30 September 2012 ialah senilai US$899 juta.

Hadiyanto mengatakan, seluruh kreditur TPPI sudah bertemu untuk membicarakan restrukturisasi lewat skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, masih dibahas dalam PKPU tersebut bagaimana agar TPPI bisa beroperasi optimal lagi.

"TPPI untuk bisa beroperasi optimal harus punya bahan baku kondensat. Kondensat dari migas. Nah, ini yang masih belum ada titik temu penyediaan bahan baku, bagaimana pembayarannya, kemampuan TPPI membayarnya, kemampuan produksinya seperti apa, ini masih didiskusikan kreditur," kata Hadiyanto.

Diketahui, TPPI justru menumpuk utang karena gagal membayar suplai bahan baku kondensat dari PT Pertamina dan BP Migas (sekarang SKK Migas).

sumber: metrotvnews.com

"